Uncategorized

Seminar Internasional Perpajakan dan Kepabeanan

Seiring perkembangan jaman yang semakin canggih, kegiatan bertransaksi menjadi semakin mudah. Pembelian kebutuhan yang awalnya sulit, sekarang menjadi praktis dan cepat. Tapi tahukah kalian bahwa dibalik itu ada hukum yang berdiri dan mengatur proses impor dan ekspor? Mengikuti isu-isu terkait ekspor dan impor, Program Studi Hukum Bisnis Podomoro University turut membahas mengenai Perpajakan dan Kepabeanan yang terjadi, khususnya di Indonesia. Senin, 24 Februari 2020 Program Studi Hukum Bisnis Podomoro University mengajak segenap Sivitas Akademika dan teman-teman untuk turut melihat mengenai sistem perpajakan dan kepabeanan dari cara pandang para ahli di bidangnya.

Berdasarkan narasumber yang pertama, yaitu Ibu Nisa P. Basti, S.H., M.H. yang merupakan Pengacara MPS Partner Law office, pajak merupakan suatu kewajiban setiap Warga Negara Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang yang berlaku dan bersifat kontraprestasi, yaitu tidak memiliki timbal balik langsung terhadap masyarakat. Namun dengan adanya pengenaan pajak, setiap instrument dalam pemerintahan dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Narasumber kedua yaitu Bapak Drs. Hariyasin, A.k., C.A., S.H.,M.H.,BKP selaku dosen STIHSA Banjarmasin dan Fa. HLP Consultant menjelaskan lebih lanjut mengenai hukum pajak secara formil. Bapak Hariyasn menjelaskan lebih lanjut mengenai objek dan subjek mengenai pengenaan pajak dan prosedural pemungutan pajak.

Dilanjutkan dengan narasumber ketiga yaitu Bapak Dr. Lucky Kartanto, SE, SH, MSA, MH, BKP, CPA, CPI, Ak, CA, MOS, CertIFRS selaku konsultan Pajak KKP Lucky Kartanto. Bapak Lucky menjelaskan lebih lanjut tentang kasus yang sedang ramai diperbincangkan yaitu Omnibus Law.

Narasumber terakhir yaitu Dr. Fajar Sugianto, S.H, M.H. yang juga merupakan Kepala Program Studi Hukum Bisnis Podomoro University, beliau menjelaskan tentang arah kebijakan perpajakan dan kepabeanan dalam meningkatkan iklim ramah investasi melalui EODB.

Tentunya topik seperti ini seru untuk terus menjadi bahan perbincangan dan diskusi karena mahasiswa Podomoro University antusias mengajukan pertanyaan dan mereka mendapatkan kenang-kenangan berupa buku hasil karya dari Bapak Drs. Hariyasin, A.k., C.A., S.H.,M.H.,BKP .

Setelah keempat narasumber menjelaskan topik dari pandangan masing-masing dan sesi tanya jawab sudah selesai dilaksanakan. Bapak Sanggup Leonard Agustian, S.H, M.H selaku moderator menarik kesimpulan bahwa fungsi dan tujuan perpajakan adalah pembangunan infrastruktur dan demi kesejahteraan warga negara itu sendiri. Dan banyak sekali yang mempertanyakan apakah Omnimbus Law cocok dengan iklim budaya Indonesia, setelah ditelusuri lebih jauh Omnimbus Law belum cocok diterapkan di Indonesia.

Part of : Business Law

Writer : Marcomm
Editor : Marcomm