Pentingkah Pendaftaran Merek?

Merek menurut UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dijelaskan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Singkatnya, merek adalah suatu identitas dari suatu produk yang dipergunakan sebagai pembeda antara produk satu dengan yang lainnya.

 

Dalam dunia perdagangan, citra merek merupakan hal yang sangat penting. Citra merek menentukan keberlangsungan dari keberadaan suatu produk di dalam pasar perdagangan. Membangun suatu citra merek yang positif tidaklah mudah, cenderung dibutuhkan suatu usaha dan biaya yang besar dan ketika suatu merek sudah terbangun, akan sangat sulit untuk diubah. Citra merek terbentuk dari pandangan masyarakat terhadap kualitas produk. Keberadaan citra merek yang positif dapat melahirkan loyalitas dari konsumen yang akan berdampak kepada keberlangsungan penggunaan produk secara rutin dari konsumen.

 

Berbagai jenis merek terdaftar

 

Apakah kalian tahu, merek merupakan bagian dari kekayaan intelektual. Bukan suatu hal mudah untuk menentukan nama merek yang dapat relevan dengan produk dan juga mudah untuk dikenal oleh masyarakat. Oleh sebabnya, Hukum memberikan perlindungan bagi para pemilik merek yang sudah bersusah payah dalam membangun citra merek miliknya. Tetapi perlindungan yang didapatkan tidak serta merta terjadi. Melainkan harus melalui proses pendaftaran ke dalam Ditjen Kekayaan Intelektual.

 

Sistem pendaftaran merek di Indonesia mengandung beberapa prinsip. Dua prinsip utama yang terdapat di dalam sistem pendaftaran Merek di Indonesia adalah prinsip first to file dan prinsip konstitutif. Prinsip first to file artinya pihak yang mendaftarkan mereknya  dengan mengajukan permohonan merek pertama, diakui sebagai pemilik merek. Sedangkan yang dimaksudkan dengan prinsip konstitutif adalah hak atas merek hanya akan diberikan oleh negara kepada pihak yang sudah mendaftarkan merek.

 

Berdasarkan 2 (dua) prinsip tersebut, kesadaran terhadap pendaftaran merek harus ditingkatkan. Apabila pemilik merek tersebut lalai dalam mendaftarkan merek yang dipergunakan maka tidak menutup kemungkinan bahwa merek tersebut akan dimiliki oleh orang lain melalui pendaftaran di ditjen KI. Akibatnya merek yang sudah dengan susah payah dibangun citranya harus diganti dengan merek lain.

 

Picture : http://www.wisegeek.com/

 

Sayangnya, kesadaran pendaftaran merek di Indonesia masih sangat minim. Hal ini banyak dijumpai di dalam dunia UMKM. Berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 56.534.592, tetapi faktanya jumlah pendaftaran merek di sektor UMKM hanya mencapai angka 5%. Pendaftaran merek masih di dominasi oleh perusahaan-perusahaan besar yang sadar tentang perlindungan suatu merek, padahal pertumbuhan perekonomian di Indonesia masih didominasi oleh UMKM.

 

Oleh karenanya, peran pemerintah sangatlah penting dalam membangkitkan kesadaran UMKM ataupun pengusaha pemula untuk melindungi aset kekayaan intelektualnya, terutama dalam hal ini adalah Merek. Merek yang tidak didaftarkan, berakibat pada ketidakpastian usaha dimasa depan. Sedangkan suatu bisnis membutuhkan kepastian, baik dalam pengembangan dan investasi. Oleh karenanya, pendaftaran merek merupakan salah satu prioritas utama dalam membangun bisnis.

 

#hukumbisnis

 

(Editor:NAD) 

05 March 2018